PHBM Dimanakah Engkau kini Berada

Diawal  tahun 2005 pihak Perhutani gencar-gencarnya menggulirkan program PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) yang tujuannya menggandeng semua instansi Pemerintah, kalangan akademisi, LSM dan masyarakat desa pinggir hutan, berembuk bersama Perhutani untuk menyusun rencana bersama bagaimana cara melestaikan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan, dengan mengadakan kegiatan bersama baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.  Pada kenyataannya pihak instansi pemerintah daerah belum banyak yang mengenal dan mengetahui apa itu PHBM ? Apa peran mereka di PHBM ? dan banyak pertanyaan yang dikeluarkannya.  Hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat desa pinggir hutan mengadakan pertemuan dan dialog tentang pengelolaan hutan secara bersama agar hutan menjadi lestari dan masyarakat sejahtera.  Jadi selama ini pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh pihak dinas terkait yang mengurusi hutan seperti Perhutani dan Dinas Kehutanan dan warga pinggir hutan, sementara orang kota, dinas-dinas yang lain menganggap bahwa itu bukan urusan kami.

Pengenalan PHBM di desa-desa melahirkan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pinggit hutan yang kegiatannya baik didalam lawasan hutan meliputi menyusun rencana bersama Perhutani dengan masyarakat tentang pengelolaan hutan dan kegiatan diluar kawasan hutan berupa kegiatan pertanian, peternakan dan lain sebagainya.  LMDH ini memiliki akta notaris dan akta kerja sama antara Perhutani dan LMDH.  Dengan terbentuknya LMDH dimasing-masing desa maka dibentuk pula FK-PHBM (Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) dengan tugas sebagai forum diskusi dan informasi tentang isu hutan.  Bahkan FK-PHBM ini dibentuk dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi.  Namun FK-PHBM sirna dengan seiring waktu yang berjalan.  Sesungguhnya apabila forum ini berjalan maka bukan tindak mustahil percepatan kesejahteraan masyarakat desa akan tercapai karena semua elemen para pihak berkontribusi didalamnya, program yang digulirkan akan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan.  Pada kondisi sekarang ini apa yang didapat dari LMDH, hanya sebuah sharing tahunan dari usaha yang dilakukan Perhutani dalam mengelola hutan produksinya. Lembaga yang sudah ber-akta notarispun ternyata tidak banyak bermanfaat, karena lembaga tersebut tidak dianggap oleh lembaga lain, dan harus membuat lembaga baru sesuai permintaan.

Paradoks Pembangunan ?

Suara Rakyat, Jum'at 18 Nopember 2011

Paradoks Pembangunan

Proses “transformasi structural” dari sector agraris ke industry, atau pun pergeseran dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, ditengarai membawa beragam dampak yang menyertainya. Bukan saja “memudarkan” nilai-nilai lokalitas yang selama ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat, namun yang lebih nyata lagi, ternyata proses itu pun melahirkan tuntutan dan aspirasi baru bagi para pengambil kebijakan di berbagai negara. Salah satu nya adalah terkait dengan istilah “paradox pembangunan”.

Perdebatan soal “paradox pembangunan”, dalam dua dasa warsa terakhir tampak mengemuka menjadi kajian serius para perencana pembangunan di berbagai negara, khususnya negara-negara yang sedang membangun. Diskursus antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan semakin membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan massa, melahirkan beragam penggugatan terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Termasuk di dalamnya yang terkait dengan paradox di bidang pembangunan pertanian itu sendiri.

Di negara kita, istilah “paradox pembangunan pertanian” seringkali muncul menjadi topic pembahasan yang menghangatkan. Esensi dari paradox tersebut antara lain : sumber daya pertanian yang dimiliki sangat melimpah, namun seiring dengan itu jumlah petani miskin pun tetap cukup tinggi. Lalu muncul pertanyaan mengapa kita tidak mampu melepaskan diri dari paradox yang demikian ?

Bangkitlah Petani .... !

Suara Rakyat, 20 Maret 2011

"Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, terkecuali kaum itu sendiri yang merubah nya". Begitu pun dengan kaum tani. Di negeri ini, kaum tani, khusus nya mereka yang terkategorikan ke dalam jajaran petani gurem dan petani buruh, boleh dibilang sebagai warga bangsa yang belum mampu menikmati sedap nya pembangunan. Nasib dan kehidupan nya, sungguh jauh berbeda dengan para konglomerat yang keseharian nya terlihat hidup dalam gelimpangan harta dan kekayaan. Di mata mereka adagium "besok makan apa", pasti tidak berlaku. Namun di kalangan petani gurem mau pun petani buruh, jelas adagium "besok makan apa" merupakan ungkapan yang kerap kali menghantui kehidupan nya. Bahkan sekedar untuk menebus "beras raskin" yang harga per kilo gram nya Rp. 1.600,- pun adakala nya mereka harus bekerja keras untuk memperoleh nya.

   Sebagai warga bangsa, kaum tani tidak berbeda dengan para konglomerat. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara. Kalau pun dalam perkembangan selanjutnya, ada bagian dari warga bangsa yang mampu mematrikan diri nya sebagai "penikmat pembangunan", dan di sisi yang lain ada yang pantas disebut sebagai "korban pembangunan", maka menjadi tugas kita bersama untuk mendekatkan kesenjangan tersebut. Inilah sebetul nya pokok masalah yang sejak lama kita hadapi. Suasana "bersama dalam kemakmuran dan makmur dalam kebersamaan", sudah waktu nya untuk digelorakan dan diejawantahkan dalam perilaku hidup sehari-hari.

Desa Siaga Bencana !

Suara Rakyat, Kamis 3 Maret 2011

Walau diantara kita tidak ada yang mengundang kehadiran suatu bencana, namun kita tetap harus mewaspadai akan datang nya bencana. Sebagai "tamu yang tak diundang", kita tidak pernah tahu persis, kapan akan terjadi banjir bandang; ngak jelas juga kapan sebuah gunung akan meletus; kurang lebih kapan bakal terjadi tsunami dan kapan pula akan terjadi gempa bumi dengan SR yang cukup tinggi. Belum lagi yang menyangkut bencana gagal panen berbagai jenis komoditi pertanian. Lalu bagaimana menjawab kalau panen padi di musim hujan. Bahkan bagi para nelayan dengan tinggi nya gelombang laut, maka hal itu pun merupakan bencana bagi kehidupan keluarga nya.

LIDAH TAK BERTULANG !!

Betul ! Lidah tak bertulang. Walau tidak punya tulang, lidah merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan. Dengan lidah inilah kita dapat merasakan makanan dan minuman. Lidah kerap kali digunakan untuk membedakan rasa asin, manis atau pahit. Bayangkan, andai kita tidak memiliki lidah, maka dijamin halal, kita akan kesulitan dalam menentukan sebuah cita rasa.

Dalam kehidupan politik, kita sering juga mendengar istilah "keseleo lidah". Kalimat ini biasa nya digunakan sebagai bentuk pembelaan dari penguasa, sekira nya ada kata-kata atau kalimat yang dilontarkan sang penguasa, yang ditengarai dapat  menimbulkan antipati dari rakyat nya. Para bawahan dan staf, umum nya akan berkilah bahwa bukan itu maksud yang ingin disampaikan, tapi kata-kata itu terlontar karena "keseleo lidah".
Pemaknaan "keseleo lidah" sendiri, memang terkait dengan kekhilafan atau kealfaan manusia. Seorang pejabat, pemimpin, maupun penguasa, tentu harus benar-benar memperhatikan kata dan kalimat yang akan diucapkan nya. Untuk itu, sungguh tepat jika banyak para pemimpin yang menggunakan teks ketika menyampaikan pidato atau pengarahan nya. Bahkan tidak sedikit para Kepala Negara yang menggunakan bahasa negara nya ketika sedang melakukan pertemuan-pertemuan dunia, dan tidak menggunakan bahasa Inggris. Agar bahasa yang digunakan tersebut dapat dipahami oleh bangsa-bangsa lain, maka dilakukan proses penerjemahan ke berbagai macam bahasa.

Kehati-hatian yang demikian, memang diperlukan. Apalagi jika pesan yang dikemukakan nya itu, berkaitan dengan kepentingan dan nasib hajat hidup orang banyak. Pemimpin atau orang yang sedang memegang tampuk kekuasaan, perlu cerdas dan piawai dalam mengolah kata dan mengemas nya ke dalam sebuah kalimat. Ini penting dicermati, karena masyarakat umum nya, masih belum bebas 100 % dari pengalaman masa lalu, dimana apa-apa yang diucapkan Pemimpin itu tak ubah nya laksana "sabda pandito ratu".

Daftar Keinginan yang Bukan Hanya Pidato dan Pepesan Kosong ..!

"Shopping List" atau daftar keinginan adalah ikon yang sangat menonjol dalam sebuah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khusus nya di tingkat Kelurahan/Perdesaan. Begitu banyak harapan dan aspirasi yang diungkapkan nya. Mulai dari yang terkait dengan pengembangan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, pengembangan irigasi desa, perluasan jalan perdesaan, pembuatan masjid, perbaikan sekolah, Puskesmas; hingga ke soal-soal yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat seperti Bumdes, koperasi, simpan pinjam, pengembangan ekonomi keluarga dan lain sebagai nya lagi.

    Saking banyak nya aspirasi yang disampaikan, para penyelenggara Musrenbang terpaksa harus mencatat nya, untuk diusung ke Musrenbang tingkat Kecamatan. Tatakla Musrenbang tingkat Kecamatan di gelar, para penyelenggara Musrenbang tampak sedikit kewalahan. Bukan saja karena Musrenbang tingkat Kecamatan harus mampu memberi penajaman yang lebih fokus atas usulan-usulan yang diusulkan oleh Musrenbang tingkat Kelurahan/Perdesaan, ternyata mereka pun dituntut untuk mampu "menyeleksi" program dan usulan apa yang harus dipilih berdasar skala prioritas yang sudah ditetapkan.